LINTASJURNALIS.COM, NTT – Pemerintah menyiapkan kebijakan keringanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi kredit hingga tiga tahun serta penurunan bunga atau margin KUR menjadi 0 persen pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, restrukturisasi KUR bagi debitur terdampak gempa mulai dilakukan tahun ini.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memulihkan usaha sekaligus meringankan beban pembayaran kredit.
Menurut Airlangga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyiapkan skema restrukturisasi kredit dengan jangka waktu hingga tiga tahun bagi debitur yang memenuhi ketentuan.
Selain restrukturisasi, pemerintah memberikan keringanan bunga atau margin KUR bagi UMKM terdampak gempa di NTT. Bunga atau margin KUR ditetapkan sebesar 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa dukungan tersebut ditujukan bagi debitur KUR yang terdampak bencana di delapan kabupaten di NTT.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan otoritas keuangan dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat setelah bencana.
Dengan adanya restrukturisasi dan keringanan bunga, pelaku UMKM diharapkan memiliki ruang untuk kembali menjalankan kegiatan usaha tanpa terbebani kewajiban kredit secara berlebihan.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak gempa, khususnya sektor UMKM yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. (*)
Penulis : Arman
Editor : Arya Perdana












Komentar