LINTAS JURNALIS, JAKARTA – Polemik terkait posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kembali menjadi sorotan politik nasional.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengonkretkan sikap politik dalam menyikapi persoalan tersebut.
Adi menilai, sejumlah partai politik yang memiliki kursi di parlemen telah menyuarakan opsi penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Karena itu, menurutnya, DPR perlu segera menentukan langkah melalui mekanisme konstitusional.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi dalam tayangan Breaking News Metro TV, Selasa (10/11/2026). Ia menilai, sejauh ini belum terlihat adanya fraksi atau partai politik di DPR yang secara terbuka menolak wacana penggunaan hak menyatakan pendapat.
“Ini hampir semua partai politik yang saat ini ada di parlemen sudah bicara tentang urgensi dan opsi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat,” kata Adi.
Ia menjelaskan, wacana tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama menyangkut persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang disebut dalam pemberitaan terkait putusan MA dinilai tidak sah dan batal demi hukum.
Menurut Adi, secara politik DPR tidak menghadapi kendala berarti untuk membahas penggunaan HMP apabila mayoritas fraksi telah mencapai kesepakatan.
Namun, realisasi langkah tersebut tetap bergantung pada kompromi politik di antara para pimpinan partai dan elite parlemen.
“Kalau kompromi politik yang ada di DPR ini selesai, sudah ada titik temunya, saya kira kapan pun bisa cepat, bisa sedang, ataupun bisa lambat soal HMP ini akan bergulir di DPR,” ujarnya.
Adi juga menyoroti peran delapan pimpinan fraksi dalam menentukan arah pembahasan. Kesepakatan di antara para pimpinan fraksi dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk membawa wacana tersebut ke tahapan pembahasan lebih lanjut.
Selain itu, ia menyinggung posisi politik Gibran yang dinilainya tidak memiliki dukungan langsung dari partai politik yang mempunyai kursi di DPR.
Menurut Adi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang mendukung Gibran, tetapi tidak memiliki kursi di parlemen sehingga tidak terlibat langsung dalam dinamika pengambilan sikap politik di DPR.
“Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, kan tidak memiliki back-up politik yang ada di parlemen, mengingat Gibran itu kan non-partai politik. Sekalinya pun ada partai yang mendukung, ya itu PSI, tapi kan partai non-parlemen,” ungkapnya.
Meski demikian, Adi menegaskan bahwa kelanjutan wacana hak menyatakan pendapat sangat ditentukan oleh kesepakatan politik di internal parlemen.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada sikap fraksi-fraksi dan pimpinan DPR dalam menyikapi polemik tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjutinya. (Arya)












Komentar