LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA –Nama Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf bukan sekadar bagian dari sejarah militer Indonesia. Putra Bone, Sulawesi Selatan, ini memiliki perjalanan hidup yang penuh dinamika, mulai dari menjadi ajudan Kahar Muzakkar, menduduki jabatan Panglima ABRI, hingga tercatat sebagai salah satu saksi penting dalam peristiwa bersejarah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.
Kiprah M. Jusuf kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penghargaan tersebut diberikan bersama 18 tokoh lainnya sebagai bentuk pengakuan negara terhadap jasa dan pengabdian mereka kepada bangsa Indonesia.
Di balik penghargaan itu, terdapat perjalanan panjang seorang perwira militer yang pernah berada dekat dengan sejumlah tokoh penting dalam sejarah Indonesia.
Mengawali Karier sebagai Ajudan Kahar Muzakkar
Jenderal M. Jusuf memiliki nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir. Ia lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928.
Semangat perjuangannya tumbuh sejak usia muda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, ia bergabung dengan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), organisasi perjuangan yang turut mempertahankan kemerdekaan.
Pada akhir 1945, M. Jusuf berangkat ke Pulau Jawa menggunakan kapal pinisi dari Makassar untuk memperkuat perjuangan.
Di Jawa, perjalanan militernya mulai terbentuk. Ia sempat berada dalam lingkungan perjuangan Kahar Muzakkar dan dipercaya menjadi ajudan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Staf Komando Markas Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Pangkalan X di Yogyakarta.
Hubungan profesional tersebut menjadi salah satu bagian menarik dari perjalanan hidupnya. Sebab, pada tahun-tahun berikutnya, M. Jusuf justru menjadi salah satu tokoh militer yang berperan dalam operasi pemerintah menghadapi gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.
Pada Desember 1949, M. Jusuf beralih ke Angkatan Darat dan bergabung dengan Corps Polisi Militer. Kariernya terus berkembang hingga dipercaya memimpin sejumlah satuan militer strategis.
Menjadi Saksi Penting Peristiwa Supersemar
Perjalanan M. Jusuf tidak hanya berkaitan dengan sejarah militer, tetapi juga menyentuh salah satu peristiwa politik paling penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia.
Pada 27 Agustus 1964, Presiden Soekarno mengangkat M. Jusuf sebagai Menteri Perindustrian.
Dalam posisi tersebut, ia kemudian terlibat dalam peristiwa 11 Maret 1966 yang dikenal sebagai Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret.
M. Jusuf tercatat sebagai salah satu dari tiga jenderal yang hadir bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amirmachmud dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan penyerahan surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia karena berkaitan dengan peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru.
Keterlibatan M. Jusuf menjadikannya salah satu saksi sejarah dari peristiwa yang hingga kini masih menjadi perhatian para sejarawan dan peneliti politik Indonesia.
Puncak Karier sebagai Panglima ABRI
Setelah menjalani sejumlah jabatan pemerintahan, M. Jusuf kembali dipercaya memegang posisi strategis di lingkungan militer.
Pada 29 Maret 1978, ia dilantik sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Jabatan tersebut menjadi puncak perjalanan karier militernya.
Selama memimpin ABRI, M. Jusuf dikenal memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan prajurit. Ia tidak hanya menjalankan tugas dari pusat pemerintahan, tetapi juga kerap mengunjungi personel yang bertugas di wilayah terpencil, perbatasan, dan pedalaman.
Kedekatannya dengan prajurit menjadi salah satu karakter kepemimpinannya yang dikenang hingga sekarang.
Ia juga dikenal sebagai pencetus program ABRI Masuk Desa, sebuah gagasan yang mendorong keterlibatan prajurit dalam membantu pembangunan masyarakat pedesaan.
Program tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari sejarah kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Panglima ABRI pada 1983, M. Jusuf dipercaya memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua periode, yakni 1983 hingga 1993.
Putra Bone yang Kini Bergelar Pahlawan Nasional
Jenderal M. Jusuf meninggal dunia pada 8 September 2004 dalam usia 76 tahun. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Meski telah lama berpulang, perjalanan pengabdiannya tetap menjadi bagian penting dari sejarah nasional.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026 menjadi pengakuan negara atas kontribusi M. Jusuf dalam perjuangan bersenjata, pemerintahan, serta pengabdiannya kepada bangsa.
Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, penghargaan tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri. Sosok yang lahir di Bone itu kini mendapat tempat terhormat dalam sejarah perjuangan Indonesia.
Perjalanan M. Jusuf memperlihatkan bagaimana seorang pemuda dari daerah dapat menempuh perjalanan panjang hingga berada di lingkaran penting sejarah nasional, dari ajudan Kahar Muzakkar, saksi peristiwa Supersemar, hingga Panglima ABRI dan akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. (*)
Penulis : Chairil Anwar
Editor : Arya Perdana












Komentar