LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dengan total sekitar Rp11,8 miliar dari dua lokasi berbeda.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa enam kantor yang digeledah merupakan lokasi perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan AK.
Penggeledahan dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Lokasi yang menjadi sasaran antara lain kantor PT ANI di Kendari beserta kantor tambangnya di Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta kantor PT AMI di Kendari.
Penyidik juga menggeledah kantor PT AMI dan PT AMID yang berada di wilayah Buton Tengah.
Selain di Sulawesi Tenggara, penyidik melakukan penggeledahan di Jakarta. Lokasi yang diperiksa meliputi sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan di APL Tower, Central Park.
Kantor perusahaan lain yang turut digeledah berada di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari dua lokasi penggeledahan, penyidik menyita uang tunai masing-masing sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Jika digabungkan, total uang yang diamankan mencapai Rp11,795 miliar atau sekitar Rp11,8 miliar.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dalam rentang 2013 hingga 2025.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara tersebut. Perusahaan itu diduga tetap melakukan kegiatan pertambangan setelah izin usaha pertambangan (IUP) berakhir pada 2014.
Dalam perkara ini, Arif Kurniawan disebut sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan yang berada dalam kelompok usaha terkait.
Kejagung juga telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel, termasuk aktivitas perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait.
Penyidik masih mendalami keterkaitan perusahaan, aliran dana, serta dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut. Penyitaan uang tunai menjadi salah satu bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ini.
(Arya/Chairil)












Komentar