LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Keputusan pemecatan tersebut diambil Majelis KKEP Polri setelah menggelar sidang etik selama 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, dalam persidangan, Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Sidang etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.
Adapun sidang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Ketua Tim KKEP. Posisi Wakil Ketua Tim KKEP dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu.
Sementara itu, anggota KKEP terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Sebelumnya, Ahrie Sonta merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tiga perwira tinggi lainnya yang turut berstatus tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam pengembangan perkara, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, media, hingga tokoh masyarakat juga disebut menjadi sasaran penyadapan.
Praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya disebut telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Mabes Polri.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Sejumlah menteri dan anggota DPR juga menilai perkara dugaan penyadapan ilegal itu berpotensi masuk dalam kategori makar.
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta menjadi keputusan etik dalam proses penanganan perkara tersebut. Adapun proses hukum pidana terhadap para tersangka berjalan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
(Arya/Chairil)
Penulis : Chairil Anwar
Editor : Arya Perdana












Komentar