LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir.
Penetapan tersangka korporasi itu diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (10/11/2026).
“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” ujar Anang kepada wartawan.
Anang menjelaskan, PT BSJ diduga tetap menjalankan aktivitas pertambangan nikel secara ilegal setelah masa berlaku IUP perusahaan tersebut berakhir pada 2014.
Sebelum menetapkan perusahaan sebagai tersangka korporasi, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa 38 saksi untuk mendalami perkara tersebut.
Menurut Anang, proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik juga membuka kemungkinan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak lain yang dinilai memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.
“Ke depan, proses penyidikan tetap berlanjut. Bukan tidak mungkin nanti ke depannya kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” jelasnya.
Dalam perkara ini, Kejagung turut menyebut Arif Kurniawan (AK) sebagai salah satu penerima manfaat atau beneficial owner dari aktivitas perusahaan.
“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan, beneficial owner,” kata Anang.
Sebelumnya, Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang disebut berada dalam kendali Arif Kurniawan bersama seseorang berinisial LEI melalui Holding PT DDA.
Keenam perusahaan tersebut terdiri atas PT BSJ dengan luas wilayah IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap menjalankan kegiatan pertambangan setelah masa berlaku IUP berakhir. Aktivitas tersebut disebut berlangsung melalui skema suspend sejak 2015.
Padahal, setelah izin pertambangan berakhir, wilayah IUP kedua perusahaan tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kejagung menyatakan penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Arya)












Komentar