LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak tegas pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis, (19/11/2026).
Penolakan ini dilayangkan karena proses pembahasannya dinilai tertutup dan substansi aturan di dalamnya dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Menurut ICW, pengesahan regulasi tersebut dilakukan tanpa membuka draf akhir rancangan undang-undang kepada publik. Kondisi ini dinilai menutup ruang partisipasi masyarakat yang bermakna dalam mengawal kebijakan strategis pemberantasan korupsi.
Selain persoalan transparansi proses legislasi, ICW menyoroti penghapusan sejumlah pasal krusial yang seharusnya menjadi senjata utama untuk memiskinkan koruptor.
Salah satu poin paling fatal adalah hilangnya aturan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment.
Tanpa pasal illicit enrichment, negara tidak dapat merampas aset milik penyelenggara negara yang mengalami lonjakan harta kekayaan secara mencurigakan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.
ICW juga mengkritik ketentuan dalam UU Perampasan Aset yang tidak berlaku surut. Aturan ini membuat aparat penegak hukum tidak bisa merampas aset hasil tindak pidana korupsi maupun kejahatan ekonomi yang terjadi di masa lampau.
Lebih lanjut, kenaikan ambang batas minimal nilai aset yang dapat dirampas dinilai membuat instrumen hukum ini menjadi tumpul.
ICW turut menyoroti potensi masalah pengawasan akibat sentralisasi badan pengelola aset hasil rampasan yang berada langsung di bawah kendali Presiden.
Merespons pengesahan yang dinilai cacat prosedur dan substansi tersebut, ICW bersama koalisi masyarakat sipil resmi melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Laporan dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan terkait tertutupnya akses publik terhadap draf akhir RUU sebelum disahkan dalam rapat paripurna.
Selain menempuh jalur etik di parlemen, ICW juga tengah mengkaji langkah hukum lanjutan untuk mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan terkait tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment dalam undang-undang tersebut.
Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi yang menyoroti potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Habiburokhman juga menegaskan bahwa UU Perampasan Aset disusun sebagai hukum acara atau aturan formal yang mengatur tata cara perampasan aset, bukan sebagai aturan materiil yang memuat norma penghukuman baru. (*)
Penulis : Karca
Editor : Arya Perdana












Komentar