LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026).
Namun, alih-alih disambut mulus, pengesahan regulasi yang dinanti selama 18 tahun ini justru menuai catatan merah dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Ketuk palu pengesahan dilakukan lebih cepat hampir sebulan dari target awal pada 15 Desember 2026.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan tersebut dilakukan murni karena kesiapan substansi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga mengklaim aturan ini akan memaksimalkan pengembalian kerugian negara sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang melalui pembentukan badan pengawas terpisah.
Meski demikian, koalisi masyarakat sipil menilai terdapat sejumlah celah krusial dan dugaan pelemahan substansi dalam draf akhir yang disetujui parlemen.
Hilangnya Pasal Kekayaan Tidak Wajar dan Dugaan Pelanggaran Etik
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dihapuskannya ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan pejabat publik yang mengalami peningkatan tidak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth) dalam naskah yang disahkan.
Menurut pegiat antikorupsi, hilangnya norma tersebut menyempitkan ruang negara untuk mengejar aset pejabat yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resminya.
Selain persoalan substansi, ICW bersama perwakilan koalisi masyarakat sipil juga melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada hari yang sama.
Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik karena draf akhir RUU Perampasan Aset tidak disebarluaskan secara transparan kepada publik sebelum disahkan.
Sorotan YLBHI: Pasal Karet hingga Potensi Kesewenang-wenangan
Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai besarnya kewenangan negara untuk melacak, memblokir, menyita, dan merampas aset dalam undang-undang baru ini tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.
Dalam keterangan resminya, YLBHI memaparkan beberapa poin krusial yang menjadi dasar kritik mereka:
• Rumusan Norma Multitafsir. YLBHI menemukan frasa yang terlalu lentur dan berpotensi menjadi pasal karet, seperti kriteria tindak pidana yang “berdampak pada perekonomian masyarakat luas” tanpa ukuran pembuktian yang jelas.
• Perampasan Aset Pihak Ketiga. Pasal mengenai perampasan aset yang dialihkan kepada pihak lain dinilai berisiko menyasar pasangan, keluarga, kerabat, hingga rekan kerja secara otomatis. Negara semestinya wajib membuktikan keterkaitan aset tersebut dengan kejahatan dan melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
• Ancaman Kriminalisasi dan Kerahasiaan Profesi. Kewenangan luas penyidik dalam meminta dokumen asli dikhawatirkan tidak cukup melindungi kerahasiaan komunikasi advokat-klien, sumber jurnalistik, serta data sensitif pembela HAM. Pemblokiran aset secara sepihak juga dinilai berpotensi melumpuhkan gerakan masyarakat sipil dan serikat pekerja sebelum adanya putusan pengadilan.
• Minimnya Pertanggungjawaban Aparat. Undang-undang ini dinilai belum mengatur sanksi dan pemulihan hak secara tegas apabila aparat terbukti menyalahgunakan wewenang dalam melakukan penyitaan.
• Pengawasan Badan Pengelola Aset. YLBHI mengingatkan agar pembentukan badan baru yang mengelola hasil rampasan tidak berubah menjadi pusat kekuasaan baru yang minim akuntabilitas dan audit.
Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyatakan bahwa pemisahan antara institusi penegak hukum, badan pengelola aset, dan badan pengawas telah dirancang berdasarkan praktik di berbagai negara.
Langkah tersebut diklaim bertujuan mencegah konflik kepentingan serta memastikan UU Perampasan Aset tidak dijadikan alat pemerasan maupun instrumen kekuasaan. (*)
Penulis : Karca
Editor : Arya Perdana












Komentar