LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan pembatasan kepemilikan akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan secara bertahap pada 28 Maret 2026. Pembatasan menyasar sejumlah platform digital yang dinilai memiliki risiko terhadap keselamatan dan perlindungan anak.
Platform yang masuk dalam tahap awal penerapan aturan tersebut meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Pemerintah mengambil kebijakan ini sebagai langkah perlindungan terhadap anak dari berbagai ancaman di ruang digital, seperti paparan konten pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga kecanduan penggunaan platform digital.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan ruang digital lebih aman bagi anak-anak Indonesia.
Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital tidak seharusnya hanya menjadi beban orang tua. Platform digital juga harus bertanggung jawab atas layanan dan sistem yang mereka kelola.
Pemerintah memahami penerapan aturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pengguna. Namun, langkah pembatasan dinilai perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang dapat mengancam tumbuh kembang anak.
“Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita,” kata Meutya Hafid.
Melalui penerapan PP TUNAS, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat perlindungan anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital. (*)
Penulis : Arman
Editor : Arya Perdana












Komentar