Pemerintah Resmi Keluarkan PP TUNAS, Batasi Akun Digital Anak di Bawah 16 Tahun

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026 - 15:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menyampaikan kebijakan pembatasan akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun, Jakarta, Rabu (11/11/2026) (Foto: Istimewa/Lintas Jurnalis)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menyampaikan kebijakan pembatasan akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun, Jakarta, Rabu (11/11/2026) (Foto: Istimewa/Lintas Jurnalis)

LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan pembatasan kepemilikan akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan secara bertahap pada 28 Maret 2026. Pembatasan menyasar sejumlah platform digital yang dinilai memiliki risiko terhadap keselamatan dan perlindungan anak.

Platform yang masuk dalam tahap awal penerapan aturan tersebut meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Pemerintah mengambil kebijakan ini sebagai langkah perlindungan terhadap anak dari berbagai ancaman di ruang digital, seperti paparan konten pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga kecanduan penggunaan platform digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan ruang digital lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital tidak seharusnya hanya menjadi beban orang tua. Platform digital juga harus bertanggung jawab atas layanan dan sistem yang mereka kelola.

Pemerintah memahami penerapan aturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pengguna. Namun, langkah pembatasan dinilai perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang dapat mengancam tumbuh kembang anak.

“Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita,” kata Meutya Hafid.

Melalui penerapan PP TUNAS, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat perlindungan anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital. (*)

Penulis : Arman

Editor : Arya Perdana

Follow WhatsApp Channel www.lintasjurnalis.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMKM Korban Gempa NTT Dapat Keringanan KUR, Bunga 0 Persen pada 2027
Meutya Hafid Rombak Jajaran Kemkomdigi, Pejabat Baru Diminta Berlari Kencang
Presiden Prabowo Janji Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Berita ini 8 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 18:03 WIB

UMKM Korban Gempa NTT Dapat Keringanan KUR, Bunga 0 Persen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 - 16:40 WIB

Meutya Hafid Rombak Jajaran Kemkomdigi, Pejabat Baru Diminta Berlari Kencang

Rabu, 11 November 2026 - 15:54 WIB

Presiden Prabowo Janji Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Rabu, 11 November 2026 - 15:06 WIB

Pemerintah Resmi Keluarkan PP TUNAS, Batasi Akun Digital Anak di Bawah 16 Tahun

Berita Terbaru

Sekitar 200 anggota masyarakat adat Aeta bersama mahasiswa dan aktivis menggelar demonstrasi hingga membakar patung menyerupai Trump, Sabtu (14/11/2026) (Foto: Istimewa/Lintas Jurnalis)

Internasional

Jelang KTT ASEAN, Massa Filipina Bakar Patung Donald Trump

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:31 WIB

Abdul El-Sayed, senator terpilih dari Michigan, mendorong Partai Demokrat Amerika Serikat melakukan perubahan kepemimpinan dan memperjuangkan agenda rakyat. Sabtu (14/11/2026) (Foto: Reuters/Lintas Jurnalis)

Internasional

Abdul El-Sayed Minta Demokrat AS Tinggalkan Politik Lama

Sabtu, 14 Nov 2026 - 19:46 WIB