LINTASJURNALIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan memberikan hasil.
Yusril beralasan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran telah bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah putusan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), saat menanggapi rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding. Sementara itu, putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi diajukan peninjauan kembali (PK) oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya.
Yusril juga menjelaskan bahwa dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran, menurutnya, tidak masuk sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding maupun PK dalam perkara tersebut.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga disebut tidak mengajukan PK dan berpotensi segera melaksanakan putusan MA.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusril menyoroti perkara yang sedang berjalan di PTUN terkait gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut. Ia menilai, proses persidangan itu berpotensi dihentikan apabila objek yang disengketakan sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dilaksanakan.
“Dalam perkara, Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah di-upload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ungkap Yusril.
Yusril menegaskan, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut merupakan ranah hukum yang telah diproses melalui lembaga peradilan. Menurutnya, putusan MA dan MK menjadi dasar hukum yang harus diperhatikan dalam menentukan kelanjutan perkara.
Pernyataan Yusril tersebut menambah perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR dan pernyataan Gibran mengenai niatnya untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN. (Arya)












Komentar